Materi dan Soal SKD (TWK, TIU, TKP)



Materi SKD – Yuk belajar bareng SKD! Ada rangkuman materi, contoh soal dan pembahasannya, tryout, ebook TWK TIU TKP, dan bahan SKD lainnya. Gratis 100%.

Kisi-kisi SKD Terbaru

Materi dan Contoh Soal SKD

Materi TWK Nasionalisme

Materi TWK Konstitusi dan UUD 1945

Materi TWK Pancasila dan Lambang Negara

Contoh Soal TWK Bahasa Indonesia

Contoh Soal TIU Verbal Silogisme

Contoh Soal TIU Verbal Analogi

Contoh Soal TIU Verbal Sinonim

Contoh Soal TIU Numerik Deret Angka

Materi TKP Pelayanan Publik

Materi TKP Jejaring Kerja

Materi TKP Sosial Budaya

Materi TKP Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Materi TKP Profesionalisme



Rangkuman Materi SKD TWK : Nasionalisme



Rangkuman Nasionalisme – Salah satu materi pokok TWK yang diujikan dalam SKD adalah Nasionalisme. Sebagai ASN, kita dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Nasionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya bahasan mengenai Nasionalisme ini sangat luas. Sehingga akan saya bagi kedalam beberapa artikel. Pada artikel ini kita akan mempelajari pengertian dasar nasionalisme, sehingga diharapkan kita mampu mengerti makna Nasionalisme dan mengimplementasikannya.

materi twk nasionalisme

Apa itu Nasionalisme

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain.

Nasionalisme berlebihan?

Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

  • menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
  • menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
  • bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri
  • mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa
  • menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
  • mengembangkan sikap tenggang rasa.

Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu.

Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.

Bagaimana sikap ASN terhadap Nasionalisme?

Setiap pegawai ASN harus memiliki nasional- isme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting.

Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing.

Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.

Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI.

Sekian pembahasan dasar materi TWK Nasionalisme. Setelah mengerti apa itu Nasionalisme, berikutnya Anda perlu mempelajari materi lanjutan. Anda juga bisa mengerjakan soal-soal latihan Nasionalisme yang sudah kami sediakan.

Terimakasih



Rangkuman Materi SKD TKP : Profesionalisme



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Profesionalisme, bertujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.

Profesionalisme merupakan bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi”. Perilaku utama sebagai cerminan dari penerapan nilai profesionalisme terdiri dari dua butir.

Butir pertama adalah “Mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas”. Panduan perilaku utama untuk butir pertama ini adalah sebagai berikut:

  1. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri
  2. Bekerja sesuai dengan tugas/fungsi dan profesi/jabatannya
  3. Menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien
  4. Bekerja berorientasi pada outcome (dampak) bukan hanya output (keluaran)

Butir kedua adalah “Bekerja dengan hati”. Panduan perilaku utama untuk butir kedua ini adalah sebagai berikut:

  1. Terbuka atas pendapat atau masukan dari pihak lain
  2. Senantiasa menujukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi
  3. Berpikir, bertindak positif serta tulus ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaan

Prinsip Profesionalisme

  • Jujur dan bisa dipercaya
  • Menundukkan diri pada nilai-nilai etis
  • Adanya kesetiaan atau loyalitas
  • Mau belajar dari kesalahan
  • Adanya rasa cinta pada pekerjaan
  • Bersikap proaktif
  • Bertanggung jawab


Rangkuman Materi SKD TKP : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bertujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan.

Adapun manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia adalah sebagai berikut :

  1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat
  2. Memudahkan akses informasi terkait pekerjaan maupun pengembangan diri
  3. Berbagi informasi secara efektif
  4. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya


Rangkuman Materi SKD TKP : Sosial Budaya



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Sosial Budaya, bertujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya).

Masyarakat indonesia adalah masyarakat majemuk, yang hidup tersebar diseluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya. Sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat.

Bhineka Tunggal Ika, diterjemahkan sebagai “Berbeda-beda itu satu”. Artinya, bahwa di dalam realitas kehidupan yang amat beragam, yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan lahiriah, akan tetapi tetap mampu membangun suasana rukun untuk mewujudkan satu tujuan hidup bersamadalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan kesatuan wilayah Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan di sini merupakan hasil konsesus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengatasi kerawanan-kerawanan sebagai akibat siafat-sifat yang melekat pada keberagaman itu.

Pola Tindak Sistem Sosial Budaya Indonesia

  1. Gotong Royong
    Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Prasaja
    Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, professional, dan tertib tidak dilaksanakan.
  3. Musyarawah untuk Mufakat
    Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan, maupun pertentangan.
  4. Kesatria
    Persatuan dan kesatuan, maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama.
  5. Toleransi
    Penerapan Bhinneka tunggal ika yang selanjutnya adalah menegakkan sikap toleransi, sikap ini bisa anda terapkan dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Di Indonesia sendiri banyak agama yang diperbolehkan, disini anda bisa toleransi terhadap kepercayaan masyarakat lainnya.
  6. Menegakkan Sikap Pluralisme
    Bentuk penerapan Bhinneka tunggal ika yang terakhir adalah dengan menegakkan sikap pluralisme, dimana pluralisme sendiri merupakan sikap tahu, percaya, paham, ataupun mengerti bahwa perbedaan dan keragaman adalah hal yang wajar. Di Indonesia sendiri sikap ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan keutuhan wilayah yang ada di Negara Indonesia.
  7. Perilaku Inklusif
    Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya.


Rangkuman Materi SKD TKP : Jejaring Kerja



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Jejaring Kerja, bertujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif.

Jejaring Kerja adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari satu organisasi atau dengan organisasi lain, akan memudahkan setiap individu mengatasi masalah untuk tujuan bersama.

Dalam era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan Jejaring Kerja (networking) untuk menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Meskipun kita berada di era modern, dimana segala sesuatu dapat dikendalikan dengan tehnologi mutakhir, tetapi kesuksesan lembaga atau organisasi masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan Jejaring Kerja (networking). Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi.

Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa membangun Jejaring Kerja (kemitraan) dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Ada dua pihak atau lebih organisasi/lembaga
  2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga
  3. Ada kesepakatan/kesepahaman
  4. Saling percaya dan membutuhkan
  5. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar

Prinsip dalam Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)

  1. Kesamaan visi-misi
    Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.
  2. Kepercayaan (trust)
    Setelah ada kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.
  3. Saling menguntungkan
    Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan menggangu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan.
  4. Efisiensi dan efektivitas
    Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tanaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif.
  5. Komunikasi timbal balik
    Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondamen dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.
  6. Komitmen yang kuat
    Jejaring Kerja sama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.



Kisi-kisi Materi SKD CPNS Sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019



TWK

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

  1. Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
  2. Integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan;
  3. Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
  4. Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  5. Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TIU

Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:

  1. Kemampuan verbal, yang meliputi:
    • Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
    • Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
    • Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
  2. Kemampuan numerik, yang meliputi:
    • Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
    • Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka;
    • Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
    • Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
  3. Kemampuan figural, yang meliputi:
    • Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
    • Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar;
    • Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

TKP

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:

  • Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
  • Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
  • Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya);
  • Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
  • Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.


Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945



A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

  1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
    • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
    • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
    • Perancis : constituer yang berarti membentuk
    • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
    • Indonesia : konstitusi → UUD
  2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
    • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
    • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
    • Pembatasan pemerintahan.
    • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
      • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
      • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
      • Proses hukum.
      • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
    • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
    • Adanya kedaulatan rakyat.
    • Adanya hukum yang adil.

 

  •  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
  2. Melindungi
  3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

  1. Nilai normatif
    Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
  2. Nilai nominal
    Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
  3. Nilai semantik
    Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

  1. Menurut CF. Strong
    • Konstitusi tertulis
      Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945.
    • Konstitusi tidak tertulis
      berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
      • Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan
      • Tidak bertentangan dengan
      • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
  2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
    • Konstitusi politik
      Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
    • Konstitusi sosial
      Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
  3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
    • Fleksibel/luwes
      Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
    • Rigid/kaku
      Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri

Menurut Mariam Budiarjo

Koerniatmanto Soetopawiro

  • Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
  • Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
  • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
  • Adanya organisasi negara HAM.
  • Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
  • Adanya cara perubahan konstitusi.
  • Pernyataan ideologis
  • Pembagian kekuasaan
  • Jaminan HAM
  • Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

  1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
    • Sebagai hukum dasar
    • Sebagai hukum tertinggi
    • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
  2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
    • Dari segi bentuknya
      • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
      • UUD : tertulis
    • Dari segi sifatnya
      UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
  3. Paham konstitusionalisme
    Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
    • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
    • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
    Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
    • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
    • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
    • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
    • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
  2. Amandemen (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
    • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

  1. Latar Belakang
    • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
    • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
    • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
  2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
    • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
    • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
  3. Penetapan UUD oleh PPKI
    Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode

Keterangan

UUD 1945
(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS (27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.

UUD Sementara (17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD Orba (1966 – 1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan

Tanggal Pengesahan

Pasal yang Diamandemen

Dimunculkan/diubah

Dihapus

Sidang Umum MPR (14 – 21 Oktober 1999)

19/10/1999

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

 

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 9 November 2001)

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen

Setelah Amandemen

Batang Tubuh, terdiri atas

  • 16 Bab
  • 37 Pasal
  • 65 Ayat
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

  • 20 Bab
  • 73 Pasal
  • 194 Ayat
  • 3 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan

Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB

Tentang

Pasal-Pasal

I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

1

II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2, 3

III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV

DPA (dihapus)

 

V

Kementerian Negara

17

VI

Pemerintahan Daerah

18, 18A, 18B

VII

Dewan Perwakilan Rakyat

19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A

Dewab Perwakilan Daerah

22C, 22D,

VII B

Pemilihan Umum

22E

VIII

Keuangan

23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A

Badan Pemeriksa Keuangan

23E, 23F, 23G

IX

Kekuasaan Kehakiman

24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A

Wilayah Negara

25A

X

Warga Negara dan Penduduk

26, 27, 28

X A

Hak Asasi Manusia

28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI

Agama

29

XII

Pertahanan dan Keamanan Negara

30

XIII

Pendidikan dan Kebudayaan

31, 32

XIV

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

33, 34

XV

Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan

35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI

Perubahan Undang-undang Dasar

37

Aturan Peralihan

Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan

Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)

Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)



Materi TIU SKD : Daftar Kata Baku dan Tidak Baku



Berikut ini daftar kata baku dan tidak baku :

 

Baku

Tidak Baku

Aktif

Aktip

Aktivitas

Aktifitas

Apotek

Apotik

Analisis

Analisa

Asas

Azas

Atlet

Atlit

Atmosfer

Atmosfir

Cenderamata

Cinderamata

Definisi

Difinisi

Februari

Pebruari

Hakikat

Hakekat

Hipotesis

Hipotesa

Hierarki

Hirarki

Ijazah

Ijasah

Izin

Ijin

Jadwal

Jadual

Jenazah

Jenasah

Kaidah

Kaedah

Karier

Karir

Konduite

Kondite

Konkret

Konkrit

Konsepsional

Konsepsionil

Kuitansi

Kwitansi

Lembap

Lembab

Lubang

Lobang

Mengubah

Mengobah/merubah

Menerjemahkan

Menterjemahkan

Metode

Metoda

Mesti

Musti

Motif

Motip

Motivasi

Motifasi

Nasihat

Nasehat

November

Nopember

Rezeki

Rejeki

Roboh

Rubuh

Saksama

Seksama

Selagi

Mumpung

Silakan

Silahkan

Sintesis

Sintesa

Sistem

Sistim

Sistematis

Sistimatis

Standardisasi

Standarisasi

Spiritual

Spiritual

Subjektif

Subyektip

Sutera

Sutra

Tarif

Tarip

Tafsiran

Tapsiran

Telentang

Terlentang

Telanjur

Terlanjur

Telantar

Terlantar

Teoretis

Teoritis

Teknik

Tehnik

Terampil

Trampil

Tradisional

Tradisionil

Wujud

Ujud

Mendefinisikan

Mendifinisikan

Problematic

Problimatik

Telepon

Tilpun

Penasihat

Penasehat

Spesies

Spesis

Varietas

Varitas

Foto

Photo

Produktivitas

Produktifitas

Subjek

Subyek

Akhir

Ahir

Ons

On

Ekspor

Eksport

Syukur

Sukur

Jenderal

Jendral

Risiko

Resiko

Survei

Survai

Tim

Team

Diesel

Disel

Zona

Zone

Film

Filem

Manajer

Manager

Dipersilakan

Dipersilahkan

Kualitas

Kwalitas

Menyukseskan

Mensukseskan

Antarinstansi

Antar instansi

Baut

Baud

Ekstrem

Ekstrim

Manajemen

Managemen

Wasalam

Wasallam

Mengkritik

Mengeritik

Ilmuwan

Ilmiawan

Mencolok

Menyolok

Sekretaris

Sekertaris

Persentase

Prosentase

Pertanggungjawaban

Pertanggung jawab

Peletakan

Perletakan

Dipindahkan

Dipindah

Menerapkan

Menterapkan

Memproklamasikan

Memproklamirkan

Insaf

Insyaf

Trotoar

Trotoir

Dolar

Dollar

Stasiun

Setasiun

Aerobic

Erobik

Psikotes

Psikotest

Mengelola

Melola

Mengesampingkan

Mengenyampingkan

Khotbah

Khutbah

 



Bank Soal, Materi, Rangkuman, Ebook, Tryout, Latihan Soal, Prediksi Soal, Tips & Trik serta Informasi Seputar Ujian CAT SKD / TKD / SKB CPNS



Materi Online

45 Butir Pengamalan Pancasila

Materi TWK SKD : Pancasila dan Lambang Negara

Materi TWK SKD : Kedudukan dan Sifat Pancasila

Materi TIU SKD : Daftar Kata Baku dan Tidak Baku

 

Bank Soal Latihan

SKD TWK

25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Tata Negara

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

30 Bank Soal TIU SKD : Bahasa Indonesia

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

25 Bank Soal TIU SKD : Deret Angka dan Deret Huruf

25 Bank Soal TIU SKD : Analogi/ Padanan Hubungan

15 Bank Soal TIU SKD : Antonim/ Lawan Kata

30 Bank Soal TIU SKD : Persamaan Kata/ Sinonim/ Kosakata

30 Bank Soal TWK SKD : Tata Negara dan Kewarganegaraan

30 Bank Soal TWK SKD : Undang-Undang Dasar 1945

30 Bank Soal TWK SKD : Pancasila dan Lambang Negara

30 Bank Soal TWK SKD : Sejarah Internasional

30 Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Masa Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan

27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Perjuangan Indonesia

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Tata Negara

25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

 

SKD TWK : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 1)

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 2)

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 3)

 

SKD TWK : Sejarah, Sosial, Budaya

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 3)

 

SKD TWK : Tata Negara

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 1)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 2)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 3)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 4)

 

SKD TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum, dan HAM

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 4)

 

SKD TWK : Bahasa Indonesia

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 3)

 

SKD TIU : Persamaan Kata/ Sinonim

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 8)

 

SKD TIU : Lawan Kata/ Antonim

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 5)

 

SKD TIU : Padanan Kata/ Analogi

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 8)

 

SKD TIU : Deret Angka dan Huruf

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 6)

 

SKD TIU : Penalaran Logis/ Silogisme

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 7)

 

SKD TIU : Aritmatika, Geometri dan Penalaran Analitis

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 8)

 

SKD TKP : Tes Skala Kematangan

Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 5)