Archives Januari 2020

Materi dan Soal SKD (TWK, TIU, TKP)



Materi SKD – Yuk belajar bareng SKD! Ada rangkuman materi, contoh soal dan pembahasannya, tryout, ebook TWK TIU TKP, dan bahan SKD lainnya. Gratis 100%.

Kisi-kisi SKD Terbaru

Materi dan Contoh Soal SKD

Materi TWK Nasionalisme

Materi TWK Konstitusi dan UUD 1945

Materi TWK Pancasila dan Lambang Negara

Contoh Soal TWK Bahasa Indonesia

Contoh Soal TIU Verbal Silogisme

Contoh Soal TIU Verbal Analogi

Contoh Soal TIU Verbal Sinonim

Contoh Soal TIU Numerik Deret Angka

Materi TKP Pelayanan Publik

Materi TKP Jejaring Kerja

Materi TKP Sosial Budaya

Materi TKP Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Materi TKP Profesionalisme



Rangkuman Materi SKD TWK : Nasionalisme



Rangkuman Nasionalisme – Salah satu materi pokok TWK yang diujikan dalam SKD adalah Nasionalisme. Sebagai ASN, kita dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Nasionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya bahasan mengenai Nasionalisme ini sangat luas. Sehingga akan saya bagi kedalam beberapa artikel. Pada artikel ini kita akan mempelajari pengertian dasar nasionalisme, sehingga diharapkan kita mampu mengerti makna Nasionalisme dan mengimplementasikannya.

materi twk nasionalisme

Apa itu Nasionalisme

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain.

Nasionalisme berlebihan?

Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

  • menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
  • menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
  • bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri
  • mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa
  • menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
  • mengembangkan sikap tenggang rasa.

Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu.

Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.

Bagaimana sikap ASN terhadap Nasionalisme?

Setiap pegawai ASN harus memiliki nasional- isme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting.

Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing.

Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.

Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI.

Sekian pembahasan dasar materi TWK Nasionalisme. Setelah mengerti apa itu Nasionalisme, berikutnya Anda perlu mempelajari materi lanjutan. Anda juga bisa mengerjakan soal-soal latihan Nasionalisme yang sudah kami sediakan.

Terimakasih



Rangkuman Materi SKD TKP : Profesionalisme



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Profesionalisme, bertujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.

Profesionalisme merupakan bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi”. Perilaku utama sebagai cerminan dari penerapan nilai profesionalisme terdiri dari dua butir.

Butir pertama adalah “Mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas”. Panduan perilaku utama untuk butir pertama ini adalah sebagai berikut:

  1. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri
  2. Bekerja sesuai dengan tugas/fungsi dan profesi/jabatannya
  3. Menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien
  4. Bekerja berorientasi pada outcome (dampak) bukan hanya output (keluaran)

Butir kedua adalah “Bekerja dengan hati”. Panduan perilaku utama untuk butir kedua ini adalah sebagai berikut:

  1. Terbuka atas pendapat atau masukan dari pihak lain
  2. Senantiasa menujukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi
  3. Berpikir, bertindak positif serta tulus ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaan

Prinsip Profesionalisme

  • Jujur dan bisa dipercaya
  • Menundukkan diri pada nilai-nilai etis
  • Adanya kesetiaan atau loyalitas
  • Mau belajar dari kesalahan
  • Adanya rasa cinta pada pekerjaan
  • Bersikap proaktif
  • Bertanggung jawab


Rangkuman Materi SKD TKP : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bertujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan.

Adapun manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia adalah sebagai berikut :

  1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat
  2. Memudahkan akses informasi terkait pekerjaan maupun pengembangan diri
  3. Berbagi informasi secara efektif
  4. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya


Rangkuman Materi SKD TKP : Sosial Budaya



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Sosial Budaya, bertujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya).

Masyarakat indonesia adalah masyarakat majemuk, yang hidup tersebar diseluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya. Sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat.

Bhineka Tunggal Ika, diterjemahkan sebagai “Berbeda-beda itu satu”. Artinya, bahwa di dalam realitas kehidupan yang amat beragam, yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan lahiriah, akan tetapi tetap mampu membangun suasana rukun untuk mewujudkan satu tujuan hidup bersamadalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan kesatuan wilayah Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan di sini merupakan hasil konsesus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengatasi kerawanan-kerawanan sebagai akibat siafat-sifat yang melekat pada keberagaman itu.

Pola Tindak Sistem Sosial Budaya Indonesia

  1. Gotong Royong
    Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Prasaja
    Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, professional, dan tertib tidak dilaksanakan.
  3. Musyarawah untuk Mufakat
    Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan, maupun pertentangan.
  4. Kesatria
    Persatuan dan kesatuan, maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama.
  5. Toleransi
    Penerapan Bhinneka tunggal ika yang selanjutnya adalah menegakkan sikap toleransi, sikap ini bisa anda terapkan dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Di Indonesia sendiri banyak agama yang diperbolehkan, disini anda bisa toleransi terhadap kepercayaan masyarakat lainnya.
  6. Menegakkan Sikap Pluralisme
    Bentuk penerapan Bhinneka tunggal ika yang terakhir adalah dengan menegakkan sikap pluralisme, dimana pluralisme sendiri merupakan sikap tahu, percaya, paham, ataupun mengerti bahwa perbedaan dan keragaman adalah hal yang wajar. Di Indonesia sendiri sikap ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan keutuhan wilayah yang ada di Negara Indonesia.
  7. Perilaku Inklusif
    Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya.


Rangkuman Materi SKD TKP : Jejaring Kerja



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Jejaring Kerja, bertujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif.

Jejaring Kerja adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari satu organisasi atau dengan organisasi lain, akan memudahkan setiap individu mengatasi masalah untuk tujuan bersama.

Dalam era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan Jejaring Kerja (networking) untuk menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Meskipun kita berada di era modern, dimana segala sesuatu dapat dikendalikan dengan tehnologi mutakhir, tetapi kesuksesan lembaga atau organisasi masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan Jejaring Kerja (networking). Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi.

Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa membangun Jejaring Kerja (kemitraan) dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Ada dua pihak atau lebih organisasi/lembaga
  2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga
  3. Ada kesepakatan/kesepahaman
  4. Saling percaya dan membutuhkan
  5. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar

Prinsip dalam Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)

  1. Kesamaan visi-misi
    Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.
  2. Kepercayaan (trust)
    Setelah ada kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.
  3. Saling menguntungkan
    Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan menggangu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan.
  4. Efisiensi dan efektivitas
    Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tanaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif.
  5. Komunikasi timbal balik
    Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondamen dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.
  6. Komitmen yang kuat
    Jejaring Kerja sama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.



Rangkuman Materi SKD TKP : Pelayanan Publik



Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2019, Pelayanan publik, bertujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

tkp cpns pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Budaya pelayanan merupakan cerminan dari praktek komunikasi yang dibangun antara pemberi layanan dan penerima layanan. Komunikasi yang terjadi mempunyai andil dalam membangun iklim organisasi, juga berdampak pada membangun budaya organisasi (Organization Culture) dalam memberikan pelayanan, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Karena itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus memelihara dan mengembangkan budaya pelayanan. Sebuah budaya yang kuat akan mewarnai sifat hubungan antar instansi atau organisasi pemberi pelayanan dengan pelanggannya. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut:

  • Passionate (Sangat bergairah = Bersemangat, Antusias)
  • Progressive (Memakai cara yang terbaik = termaju)
  • Proactive (Antisipatif, proaktif dan tidak menunggu)
  • Prompt (Positif = tanpa curiga dan kekhawatiran)
  • Patience (Penuh rasa kesabaran)
  • Proporsional (Tidak mengada-ada)
  • Punctional (Tepat waktu)

Sikap pelayanan bagi Pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap Saudara dapat menggambarkan instansi/ organisasi Saudara. Saudara adalah perwakilan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh Pegawai ASN.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Sebagai seorang ASN, perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

  • Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
  • Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
  • Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen.
  • Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, entitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan lainnya.
  • Mudah dan Murah. Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.
  • Efektif dan Efisien. Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.
  • Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.) dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
  • Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability.
  • Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

Etiket Pelayanan Publik

Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemahaman tentang etiket dapat dijadikan alat pengendali. Hal ini juga membuat diri kita disegani, dihormati, disenangi, percaya diri, dan mampu memelihara suasana yang baik di lingkungan.

Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut:

  • Sikap / perilaku
  • Ekspresi wajah
  • Penampilan
  • Cara berpakaian
  • Cara berbicara
  • Cara mendengarkan
  • Cara bertanya

Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa antara lain:

  • Atensi
  • Senyum
  • Salam
  • Tolong
  • Maaf
  • Terima kasih